PERUBAHAN PARADIGMA APARATUR SIPIL NEGARA

Penetapan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara banyak dinilai oleh berbagai kalangan sebagai tonggak sejarah perubahan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Birokrasi Indonesia. Undang-Undang ini berawal dari adanya harapan untuk melakukan perubahan pada sistem kepegawaian yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Awalnya Rancangan Undang-Undang ini mendapatkan penolakan oleh sejumlah kalangan karena terdapat sejumlah ide progresif yang dianggap kontroversial, seperti pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara yang berwenang melakukan seleksi pejabat eselon I dan II, pengisian jabatan eselon I dan II dari non-PNS, pengalihan peran Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat karir tertinggi, penghapusan eselon III ke bawah, pemberhentian PNS atas dasar kinerja yang buruk, hingga sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam pengadaan CPNS dan promosi PNS.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji. Sedangkan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari :

Pertama, Jabatan Administrasi. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrasi terdiri dari: a. Jabatan Administrator, Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. b. Jabatan pengawas, Jabatan pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. c. Jabatan pelaksana, Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Kedua, Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Dengan rincian masing-masing jabatan sebagai berikut. 1. Jabatan fungsional keahlian yang diri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. 2. Jabatan fungsional keterampilan  yang terdiri dari pemula, terampil, mahir, dan  penyelia.

Ketiga, Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari pejabat struktural tertinggi (eselon I dan eselon II), staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

Sumber: 
-
Penulis: 
Hanafi, SE., M.Si
Editor: 
-
Fotografer: 
-